CIREUNDEU : Nasib Penganut Agama SUNDA WIWITAN tragis !!!!!

Ilustrasi Islam
Ilustrasi

Tanda Strip (-) di KTP Penghayat Cireundeu
Oleh: Juan Fransiska | 26 January 2013 | 14:43 WIB

Pemberitaan media online, sejauh ini menyebutkan pemeluk Sunda Wiwitan atau sering disebut juga penghayat di Cireundeu Kota Cimahi mendapatkan perlakuan diskrimatif dalam pelayanan administrasi kependudukan. Bentuk diskriminasi ini, dapat ditemui dalam proses pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah dan Akta Lahir anak dari pasangan penghayat. Hal ini bersumber dari adanya politik pembatasan ‘6 agama yang diakui’ negara. Negara menempatan Sunda Wiwitan bukan sebagai sebuah agama sebagaimana dimaksudkan penghayat. Kategorisasi ini akhirnya melahirkan stigma dan menciptakan keadaan yang merugikan penghayat sebagai orang tidak beragama atau malah dianggap sesat.

Adanya perlakuan diskriminatif itu dibenarkan salah seorang penghayat Cireundeu sebut saja Jaja (52 Th). Jaja pada Sabtu (1/11/2012) mengungkapkan apa yang dialami oleh komunitasnya sebagai sebuah periode kemunafikan. Periode ini merupakan pengalaman generasi tua penghayat Cireundeu, yang secara tidak langsung di paksa untuk memilih salah satu agama mayor dalam dokumen kependudukannya. Rentetan persoalannya tidak cukup sampai disitu saja. Dalam institusi pendidikan pun anak-anak Cireundeu mendapatkan diskriminasi yang sama. Mereka diharuskan memilih salah satu agama yang diakui oleh negara untuk dicantumkan didalam raport pendidikan formal anak-anaknya. Anak yang lahir dari pasangan penghayat pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran.

Hal ini merupakan konsekuensi dari pernikahan orang tua mereka yang dilakukan secara adat, tidak berdasar salah satu agama mayor, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam catatan sipil / akta pernikahan yang diakui oleh negara. Bagi penghayat Cireundeu, tentunya prasyarat diatas pantang untuk dilakukan, karena artinya keluar dari nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Penghayat Cireundeu pun tidak bisa berkelit dari anomali yang ada. Membiarkan KTP dan dokumen kependudukan lainnya diisi dengan salah satu agama mayor, tapi sehari-hari tetap berprilaku sebagai seorang penghayat. Walaupun demikian ada satu dua diantaranya, dibuat kosong atau ditulis dengan kepercayaan.

Tapi hari ini, pasca UU No 23 Tahun 2006 tentang Adminduk dan PP No.37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaannya, perlakuan diskriminatif itu jauh berkurang, walaupun tetap saja penghayat tidak diakui sebagai sebuah agama ataupun kepercayaan sebagaimana dimaksud penghayat.

Hal ini tergambar dari keterangan sebut saja Nana 30 Th (15/1/2013) menyebutkan, dia sama sekali tidak mengalami masalah dengan pelayanan pihak kecamatan pada saat pengurusan KTP miliknya. Nana merasa tidak diperlakukan berbeda dengan yang lainnya, malah merasa dibantu oleh salah satu staf kecamatan yang dikenalnya. Nana hanya mengeluhkan sistem aplikasi KTP yang berlaku secara nasional tidak memberi ruang bagi kepercayaan diluar 6 agama yang diakui negara.

Dibantu staff kecamatan, untuk mendapatkan hak pengakuan akan kepercayaannya didalam KTPnya, Nana malah sempat mendapatkan 4 kali print out dokumen KTP yang berbeda . Pertama, karena kesalahan pengisian kolom agama di KTP diisi dengan Islam. Sedangkan yang ke 2 sampai ke 4 , bahkan sempat dibantu pengetikannya secara manual dengan menuliskan secara bergantian kata Kepercayaan, Penghayat dan Sunda Wiwitan pada kolom agama, tetap saja hasil print outnya terisi dengan tanda strip (-). Hal ini dapat diartikan, kepercayaan penghayat tidak diakui, stigmatisasi masih terjadi, dan ada kemungkinan mendapatkan hambatan dalam pelayanan administrasi lain. Nana tak bisa berbuat banyak, selain harus menerima kenyataan, kolom agama dalam KTP miliknya diisi dengan tanda strip (-). Tentunya sangat berlawanan dengan amanat UU Adminduk, yang menjamin hak seorang/kelompok Penghayat untuk mendapatkan hak sipil warga negara seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian.

Padahal pada sisi lain, pemerintah menjadikan Cireundeu sebagai model Ketahanan Pangan untuk tingkat nasional. Sumbangsih Penghayat Cireundeu dalam ketahanan pangan adalah dengan memproduksi dan mengkonsumsi beras singkong (Rasi) atau apa yang disebut dalam istilah lokal dengan Sangueun. Bukankah semestinya entitas dan kontinuitas Sangueun sebagai makanan pokok, tidak bisa dipisahkan dari keteguhan Penghayat Cireundeu memegang kepercayaan leluhur ? Dengan demikian keduanya tidak bisa dilihat secara terpisah-pisah. Satu dipegang, satu lagi di nafikan.

Pada hari itu juga Nana menceritakan perkembangan terbaru dari diskriminasi yang terjadi pada komunitas Penghayat Cireundeu. Saat ini pasangan Penghayat yang menikah secara adat, sudah dapat mencatatkan pernikahan dalam catatan sipil dan diakui negara. Proses pencatatan sipil pernikahan ini dengan ketentuan, Pasangan Penghayat yang menikah secara adat harus berafiliasi dengan Organisasi Penghayat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. Penghayat Cireundeu sendiri berafiliasi dengan organisasi Aji Dipa yang pengurus dan organisasinya berasal dan berada diluar Cireundeu. Nana juga menunjukan Akta Kelahiran anaknya yang tidak akan dimilikinya tanpa prasyarat Akta Pernikahan Sipil miliknya.

Terkait Organisasi Penghayat, sejauh ini ada yang belum mampu saya pahami dari pandangan Nana. Kedepan agar lebih memudahkan, dalam pencatatan akta nikah pasangan penghayat, tokoh adat Cireundeu dapat diberdayakan, nama-namanya dapat tercatat di pemerintahan. Tidak lagi mengunakan peran pihak diluar Cireundeu. Dengan catatan tidak dalam bentuk organisasi. Nana yang didampingi Bapak Mertuanya, keukeuh dengan pandangannya tersebut. Ada kekwatiran jika masyarakat adat Cireundeu membuat organisasi serupa, pemerintah dengan alasan tertentu dapat saja membubarkan organisasi bentukan Penghayat. Sementara jika bertahan dalam naungan masyarakat adat seperti sekarang, mereka berdua memandang, keberadaan masyarakat adat tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah.

Entah dari mana pemahaman serupa itu berasal? Apakah pemahaman serupa itu juga dimiliki oleh Penghayat lainnya ? Bisakah pemahaman ini dibenarkan ? Buat saya pribadi pemahaman ini perlu diluruskan, karena merupakan dua logika yang saling bertentangan. Entitas sebagai masyarakat adat merupakan hak budaya, sebuah hak untuk menikmati tradisi-tradisi komunitas yang harus ditegakkan dan dilindungi oleh negara, apalagi dengan karakteristik Indonesia yang multikulture. Sedangkan berorganisasi merupakan hak sipil dan politik yang juga harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. Jadi negara harus hadir untuk kedua.

Bukankah juga pengalaman dibanyak belahan dunia tentang penegakan hak asasi cenderung berhasil diraih, ketika kelompok – kelompok minoritas termarjinal mampu mengorganisir diri melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi berbasis komunitas yang saling terhubung satu dengan lainnya dalam satu jejaring organisasi yang luas (Blau & Moncada 2009). Dan melakukan berbagai upaya untuk menolak perlakuan diskriminatif dengan memperjuangan kesamaan, kesetaraan dan keunikan.

http://m.kompasiana.com/post/sosbud/201 … -hari-ini/

Faithfreedom Indonesia
Faithfreedom forum static
Faithfreedompedia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: