Penghayat Agama Leluhur danamp; Kepercayaan masih alami diskrimina

Menimbang Kemaslahatan Legalisasi Perkawinan Penghayat Kepercayaan
Dec 4th, 2012 @ 12:26 pm › Indonesia Toleran
↓ Leave a comment

Persoalan diskriminasi di negeri ini belum terselesaikan. Salah satunya adalah soal legalisasi perkawinan sesama penghayat kepercayaan. Selama ini Catatan Sipil selalu menolak mencatat perkawinan dengan dalih aliran kepercayaan bukan sebagai agama negara. Meskipun, keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia secara yuridis diakui oleh Undang-Undang. Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dengan jelas memberikan ruang kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Namun, realitanya di lapangan tidak demikian. Negara dengan otoritasnya yang besar dapat menentukan apakah aliran kepercayaan itu layak disebut agama atau bukan. Kendati terkesan berlebihan karena telah melampaui otoritas Tuhan, namun mesin-mesin kekuasaan itu terbukti telah mencederai kurang lebih 300 aliran kepercayaan yang tersebar di tanah air.

Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan tidak terlepas dari kultur birokrasi yang diwariskan Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa, kita menyaksikan politisasi agama terjadi secara massif yang kerap disertai pula penyingkiran pelbagai aliran kepercayaan selain ke enam agama besar (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Konghucu) yang diakui Negara. Seorang analis sejarah intelektualisme Indonesia, Daniel Dhakidae, dalam bukunya “Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru” (2003) mengatakan bahwa kalau memang agama begitu penting, mengapa hanya boleh ada enam agama? Dengan kehadiran kelompok etnik, bahasa dan budaya yang langsung berhubungan dengan hal itu, bisa diduga ada kurang lebih 300 agama tersebar di antero tanah air. Tapi ironisnya kekuasaan telah menyingkirkannya.

Analisa Yuridis

Dalam Undang-undang No. 1/1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya pasal 28 A s/d J sebagai amandemen ke dua Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, semestinya pasal 2 UU No. 1/1974 tersebut ambivalen dengan ketentuan pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang memberikan ruang kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Sehingga, sudah saatnya UU No. 1/1974 juga menghormati perkawinan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menganut kepercayaan, karena UUD 1945 yang menjamin hal itu secara sistematis lebih tinggi hirarkinya ketimbang undang-undang perkawinan.

Jikalau Negara tidak menyesuaikan dengan konstitusi, berarti Negara hanya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk sekadar meyakini kepercayaanya tanpa memberi jaminan atas implikasi kebebasan yang diberikan tersebut. Itu berarti pula Negara telah mengingkari kewajibannya dalam melindungi, menghormati, memajukan dan menegakkan hak asasi warga negaranya, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 71 dan 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mereka merasa dihadapkan pada suatu paksaan untuk menganut agama tertentu manakala ia ingin memperoleh label sahnya perkawinan menurut UU No. 1/1974. Dapat dikatakan pula bahwa Pemerintah ikut mendorong masyarakat untuk memilih sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani demi memperoleh legalitas semata. Sungguh ini tindakan pemerkosaan terhadap agama.

Pemanfaatan norma-norma agama sebagai simbol untuk memperkuat kekuasaan tanpa memedulikan bahwa kebijakan itu justru menjadi politik diskriminasi, tentu sangat rawan akan munculnya disintegrasi bangsa. Apalagi, agama adalah hak fundamental manusia. Menganut atau tidak suatu agama, meyakini atau tidak suatu kepercayaan adalah hak seseorang secara pribadi yang melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Negara tidak berhak mencampuri. Sebaliknya memberikan fasilitas yang layak dan mengintruksikan kepada seluruh birokrasi terkait agar perkawinan yang dilakukan menurut hukum diluar agama negara wajib dicatat. Ini lebih demokratis karena telah memberikan ruang kepada masyarakat yang masih menjadikan adat istiadat, budaya dan kepercayaannya sebagai way of life.

Derita Batin

Sedih mendengar kisah para penghayat kepercayaan yang menikah tanpa mendapatkan legalitas hukum dari Catatan Sipil. Akibatnya, status hukum anak yang dilahirkan juga tidak jelas. Dampaknya, anak yang dilahirkan tidak mengantongi Akta Kelahiran. Menurut data yang dihimpun harian Kompas, diperkirakan sekitar 15 juta anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran sebagai dampak perlakuan diskriminatif negara. Padahal, tanpa Akta Kelahiran, anak akan kesulitan untuk mengurus izin pernikahan. Kasus ini amat memprihatinkan. Memang sudah menjadi kewajiban Negara memberikan jaminan atas hak-hak mereka untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana termaktub dalam UU No. 39 tahun 1999. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar Pemerintah tidak sekadar mengesahkan UU Adminduk, tetapi juga melakukan “pemutihan” terhadap anak-anak yang bermasalah. Apalagi, masalah tersebut jelas bukan karena kesalahannya. Mereka harus diberikan Akta Kelahiran sebagaimana mestinya sebagai wujud perlindungan Negara terhadap anak-anak (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Betapa beratnya konsekuensi pengingkaran hak tersebut. Sikap itu akan membawa dampak psikologis bagi si anak sepanjang hidupnya lantaran mendapat status “anak luar nikah” menurut hukum. Itu berarti anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sementara dengan ayahnya terputus. Hal ini juga melemahkan status ibunya sebagai perempuan yang tak berhak menuntut warisan manakala suaminya meninggal dunia. Demikian pula jika terjadi “perceraian”, si perempuan tidak berhak mendapat harta gono-gini yang diperoleh bersama selama “perkawinan”. Ini sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi.

Oleh : Achmad Fauzi, S.HI
Calon Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan, alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta

Sumber: http://www.badilag.net/index.php?option … &Itemid=54

http://indonesiatoleran.or.id/2012/12/m … percayaan/

Faithfreedom Indonesia
Faithfreedom forum static

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: