Wajib Isi Kolom Agama dalam KTP, Pentingkah?

http://www.indopos.co.id/index.php/beri … pentingkah

Wajib Isi Kolom Agama dalam KTP, Pentingkah?
Details Thursday, 13 December 2012 06:20 Written by Bowo

Khawatir Terjadi Diskriminasi Agama Lokal

Pencantuman keterangan agama di e-KTP masih menjadi kontroversi. Banyak yang menentang namun tidak sedikit pula yang mendukung. Yang menentang menilai pencantuman agama tersebut bentuk diskriminasi agama non resmi atau agama lokal yang ada sejak sebelum Indonesia berdiri. Yang mendukung menilai pencantuman agama merupakan bentuk identitas bangsa Indonesia yang religius.

Menurut anggota komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, pencantuman “agama” dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan dikaji ulang karena berpotensi diskriminasi. “Mendagri Gamawan Fauzi di saat rapat dengan Komisi II DPR menjanjikan pencantuman itu akan dikaji ulang karena Komisi II berpandangan hal tersebut berpotensi diskriminasi,” kata Arif Wibowo, Rabu (12/12).

Peluang untuk mengkaji ulang pencantuman Agama di e-KTP, menurut Arif Wibowo akan dilakukan dalam forum pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi pembahasannya nanti tidak hanya soal e-KTP berlaku seumur hidup, tapi hendaknya juga menggambarkan politik agama yang tidak diskriminatif.

Dikatakannya, pencantuman agama dalam e-KTP hanya memuat agama-agama yang diakui oleh negara. Sementara di Indonesia terdapat banyak budaya dengan keyakinan yang berbeda-beda. Pencantuman agama yang terbatas pada agama mayoritas belaka terkesan menunjukkan diskriminasi.

“Pencantuman agama dalam e-KTP hanya menyediakan agama resmi. Sedangkan keyakinan di luar agama resmi tidak diakomodasi atau tidak ada tempatnya,” ungkap Arif Wibowo.

Terakhir Arif Wibowo menyontohkan aspirasi masyarakat suku Baduy Dalam, Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. “Tokoh suku tersebut menuntut agar pemerintah menyantumkan Sunda Wiwitan sebagai keyakinan mereka pada KTP. Selain itu, pertengahan tahun lalu, komunitas masyarakat adat se-Nusantara juga berharap keterangan agama dihapus dalam KTP,” imbuhnya.

Sebelumnya, komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pernah mendesak pemerintah menghapus kolom agama yang tertera dalam KTP. Desakan itu menyikapi banyaknya tindak diskriminasi kepada para penghayat kepercayaan yang dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan agama tertentu.

“Di kolom KTP hanya tercantum lima agama, sedangkan kolom untuk penghayat kepercayaan tidak ada. Akhirnya terpaksa diisi dengan agama tertentu,” kata A Latif, Ketua Pelaksana Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut dia, hal itu juga telah mencederai perasaan dan nilai-nilai Pancasila di sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. “Karena itu, agar bisa mengakomodasi agama yang dianut komunitas adat dan penghayat kepercayaan, kolom agama semestinya ditiadakan,” ujarnya.

Seperti diketahui, di kolom agama dalam pengisian KTP hanya dimungkinkan tertulis: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan belakangan ini Konghucu. Padahal kenyataan di masyarakat tidak sedikit orang yang menganut kepercayaan lokal, menganut Kejawen, Sunda Wiwitan, Sikh, Sinto dan lain sebagainya. Di beberapa negara selain Indonesia, identitas diri semacam KTP-nya Indonesia sudah tidak mencantumkan kolom agama.

Salah satu contoh diskriminasi yang cukup mengundang perhatian adalah pengalaman yang menimpa tokoh kejawen Permadi. Sekitar tahun 2002, dia punya hajat hendak menikahkan anak perempuannya. Namun, pernikahan itu mengalami kesulitan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Permadi dilarang menikahkan anaknya dengan alasan dia Bergama Kejawen. Tentu pengalaman tersebut tidak hanya dialami Permadi, banyak sekali warga bangsa yang mengalami diskriminasi serupa.

Tidak hanya soal menikah, mulai dari pekerjaan, menjadi PNS, hingga kegiatan tertentu diwajibkan memiliki lima agama resmi tersebut. Banyak yang mempertanyakan, apakah pelayanan publik terganggu karena jenis agama?

Selain diskriminasi, kolom agama dalam KTP juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Ini telah terjadi tidak hanya di Poso tapi juga di mana-mana. Orang yang dicurigai diminta menunjukkan KTP. Kalau orang yang bersangkutan beragama sama kadang bisa aman, tetapi kalau berbeda bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apalagi dalam situasi konflik yang berbau SARA.

M enurut aktivis Hak Asazi Manusia (HAM), Usman Hamid, ada atau tidaknya keterangan “kolom” agama dalam KTP tidak terlalu penting. “Yang penting, pemerintah jangan diskriminatif dalama memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya lantaran latar belakang keyakinan masing-masing,” ungkapnya, kepada INDOPOS.

Karena itu, menurutnya sah-sah saja bilamana ada keinginan sejumlah pihak untuk menghapus kolom tersebut dengan dalih apapun, meskipun secara hukum hanya ada lima agama yang diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969. “Tapi, itu (UU) juga kan produk lama yang seharusnya mulai dipertimbangkan untuk direvisi agar disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang terjadi saat ini,” terangnya.

Sebab, lanjut Usman, saat ini juga sudah ada UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang meliputi kebebasan warga untuk memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. “dalam Pasal 22 UU itu dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing,” bebernya.

Tidak Mudah

Menurut Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, desakan penghapusan status agama di KTP bukanlah persoalan mudah. Karena status agama itu menjadi identitas pribadi yang penting.

Alasan itulah, sambung dia memberikan tempat penggunaan status agama dalam KTP. Agar semua pihak mudah mengenali identitas setiap orang. “Jika mau menikah itu kan harus satu agama. Itu amanat UU No. 1/1974 tentang Perkawinan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (12/12).

Berbekal KTP itulah, lanjut dia, tahap perkawinan bisa dilakukan. Jika itu dihapuskan, tidak ada lagi parameter melihat status agama seseorang. Jadi, menurut dia, pemikiran mempertahankan status agama dalam kolom KTP menjadi penting. Para ulama sepakat mempertahankan itu.

Pada sisi lain, dia menyebutkan penggunaan status agama itu sudah diberlakukan sejak masa kemerdekaan. Tidak ada yang mempersoalkannya.
“Nah kenapa sekarang dipersoalkan. Saya pikir menjadi sangat kurang tepat,” imbuhnya.

Jika pun ingin membahasnya, dia menilai pemahaman itu harus dipahami secara demokratis. Yakni melihat suara terbanyak dalam memandang persoalan ini.

Tak cukup itu, Nasaruddin memastikan butuh perubahan sejumlah regulasi terhadap desakan ini. Karena KTP menjadi pintu masuk bagi semua proses di birokrasi. “Silakan saja mendiskusikan lebih matang. Tidak terburu-burun,” ucapnya.

Dia mengkhawtirkan penghapusan status agama itu bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar. Artinya menjadi beban lain yang harus dihadapi masyarakat. (ris/rko)

Faithfreedom Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: