Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PKI ?

lanjutan tentang dampak g30s

Apakah bangsa Nusantara yang telah berhasil mengonsolidasikan diri menjadi salah satu negara superpower dunia abad 13-14an tidak meninggalkan warisan “SPIRITUALITAS” ?, Mengapa predikat tokoh spiritual khas Nusantara khususnya Jawa dijadikan predikat tokoh “agama resmi” ? contohnya Haji, Kiai, Romo, Pendeta, Pandita ?, Mengapa predikat “Mpu atau Empu” yang khas Jawa, dipersepsikan tokoh agama “HINDU” atau tokoh sinkretisme “SIWA-BUDDHA”, sedangkan di India tidak dikenal predikat Mpu atau Empu ?. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam benak saya. Setelah saya pelajari dan merenung akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa sumber permasalahan dasarnya adalah :

1. Penafsiran UUD 1945 tentang BAB XI AGAMA Ps. 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Secara khusus kata “KEPERCAYAAN”.

2. Polemik atau mungkin klaim yang tak berkesudahan tentang dasar Negara Panca Sila yang bersumber dari “PIAGAM JAKARTA” kalau diringkas hanya 7 (tujuh) kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

3. Arus politik ketika itu, dimana penguasa sedang giat-giatnya menumpas permberontakan G30S/PKI seakar-akarnya. Dalam pandangan penguasa PKI adalah sama dengan “ATHEIS” dan harus ditumpas. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang melihat penguasa sedang memerlukan dukungan golongan “agama”, terbukalah celah untuk melakukan posisi tawar permainan politik kotor dengan ”Mengagamakan” seluruh rakyat Indonesia. Harus diakui entah karena pemerintah alpa atau karena terobsesi Raja Sultan Agung, pemerintah justru menetapkan 5 (lima) “agama resmi” yang bersumber semuanya dari impor dan seluruh rakyat Indonesia diharuskan “Beragama” dengan memilih salah satu “agama resmi”. Apabila pemerintah ingat akan “KEDAULATAN SPRIRITUAL”, seharusnya pemerintah melindungi warga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bersumber dari bumi Nusantara.

4. Karena kebijakan dan program pemerintah ketika itu “Mengagamakan Seluruh Rakyat Indonesia” dapat dikatakan para tokoh “agama resmi” dengan segala dalih dan cara mulai menanamkan pengaruh dan berlomba berebut simpati warga penganut kepercayaan agar menjadi pengikutnya. Mulailah diintrodusir persepsi “Tidak Beragama” sama dengan “Atheis” akan masuk neraka. Dihapuskannya mata pelajaran “Budi Pekerti” sebagai gantinya pelajaran Agama mulai diajarkan di sekolah-sekolah mulai SD sampai Perguruan Tinggi. Padahal PKI sama dengan ATHEIS musuh pemerintah yah semua jadi takut banyak yang terpaksa ber KTP “agama resmi”, dari pada pusing apalagi kalau sampai di PKI kan nasiblah taruhannya.

http://agamakejawen.blogspot.com/2010/0 … 5.html?m=1

JIL: Ada peran rezim otoriter Soeharto dalam menghambat pengakuan hak-hak sipil kaum penghayat saat ini?

Antara lain itu, karena kehidupan beragama dan berkepercayaan di negeri ini selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Itu dulunya ditambah pula dengan trauma G30S/PKI, sehingga banyak orang asal mengaku soal agamanya, karena takut dicap PKI. Karena itu, banyak sekali kaum penghayat yang sampai kini ber-KTP Islam atau Kristen. Kalau tidak begitu, bagaimana mereka mau kawin?! Apa boleh buat, untuk kepentingan pragmatis, mereka terpaksa mengaku sebagai penganut salah satu agama. Tapi yang sebenarnya menyedihkan bagi saya, kok kami dipaksa menjadi orang yang munafik?! Kalau bangsa ini terus-menerus dididik untuk munafik, apa jadinya negeri ini kelak?!

http://islamlib.com/id/artikel/kami-dipaksa-munafik

Memasuki era Orde Baru, hujatan terhadap Parmalim semakin dahsyat. Hujatan itu datangnya justru dari para pemuka-pemuka agama, untuk mengembangkan ajarannya. Mereka mengatakan kepada para umatnya, bahwa Parmalim itu ajaran sesat, tidakberagama, tidak berbudaya, tidak memiliki peradaban dan banyak hujatan lainnya. Bahkan ada sumber yang mengatakan, banyak orang-orang Parmalim ditangkap dengan tuduhan PKI, karena tidak menganut agama seperti Kristen, Katolik dan Islam. Sejak peristiwa G.30.S/PKI, Parmalim yang diperkirakan mempunyai pengikut lebih 30% di tanah Batak, "harus menyeberang" ke agama lain.

http://www.analisadaily.com/mobile/read/?id=5690

Ketika terjadi peristiwa G30S PKI, Suharto telah menuduhPKI sebagai pelaku Cup de `Etat dengan melakukan pembunuhan kejam atas beberapa Perwira militer dan akibatnya PKI kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang dandisusuldenganpenumpasan dan penangkapan atas orang-orang yang dianggapsebagaiPKI atau simpatisannya. Akibat dari peristiwa itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia terutama dari kalangan orang Jawa yang dibunuh bukan saja oleh militer tetapi juga oleh pemuda-pemuda Islam. Di Jawa Timur, Gerakan Pemuda Ansor dari NU diberi semangat bahwa jika seorang berhasil membunuh seorang PKI, maka nilainya sama dengan menunaikan ibadah haji sebanyak4 kali. Demikian banyak orang yang meskipun bukan PKI tetapi dituduh PKI karena pelbagai alasan yang dibuat, umpamanya bila ada yang memiliki rumah bagus ataupun isteri cantik maka bisa saja dituduh PKI dan kemudian dibunuh sehingga hartanya dapat dirampas. Suharto sendiri telah mengambil alih harta beberapa pejabat militer yang dituduh PKI tanpa melalui proses peradilan/hukum.

Kita menyadari bahwa situasi ekonomi pada saat itu memangsangat sulit oleh karena mental para pejabat yang korup dan Sukarno sedang berusaha untuk merebutkembaliIrian melalui kekuatan Mmiliter dengan komando Trikoranya pada tahun 1961 dan melaksanakan politik Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri,Artinya Indonesia jangan mengharapkan bantuan negara lain) sehingga telah mengisolasi Indonesia darinegara Baratdanmembangun aliansi politik baru dengan negara-negara komunis: Rusia dan Cina, Vietnam dan Korea Utara dengan mengumumkan poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Beijing-Pyongyang pada pidato17Agustus 1965.

Setelah PKI dilarang, Partai Nasional Indonesia juga mengalami dampak politik tersebut.Hal ini disebabkan oleh sering disebutkannya bahwa Marhaenis adalah Marxis yang diterapkan di Indonesia oleh pimpinanPNI dan akibatnya banyak juga pemimpin PNI yang terlibat atau terpengaruh pemikiran PKI. Akibatnya PNI terpecah menjadi PNI Ali Surahman dan PNI Osamalika-Usep sehingga situasi politik menjadi kacau dan diramalkan kekuatan politik Islamlah yang akan muncul dengan tidak ada pesaing lain dan kekuatan Islam mulai muncul dengan memberitekanan kepada semua kekuatan politik yang ada (sebagaimana kita ketahui pada waktu itu berlaku penghimpunan kekuatan melalui apa yang ikenal dengan NASAKOM).

Pada saat dan kondisi yang serba tidak menentu itu, keluar pernyataan-pernyataan dari kelompok Islam yang menyatakanbahwa barang siapa yang tidak menganutsuatuagama,ia dituduh sebagai PKI dan itu berarti ia dapat dibunuh atau ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dengan demikian agar seseorang terhindar dari pembunuhanyang dilakukan oleh para pemuda Islam ataupun tentara,ia harus berusaha menyelamatkan diri dengan cara memasuki suatu agama tertentu. Jadi beragamaadalah agar supaya terhindar dari tuduhan sebagai PKI.Inilah situasi pelanggaran hak azasi yang terbesar yang pernah dilakukan oleh kelompok Islam dan pemerintah pada periode 1966 – 1970 sehingga dengan demikian ada banyak orang Jawa yang terpaksa harus memeluk agama Islam. Demikian juga pada waktu itu tidak sedikit orang Jawa yang menjadipenganutagama Kristen. Dalam laporan dari gereja-gereja di Jawa sesudah t
ahun 1966, mereka dibanjiri oleh masyarakat yang ingin dibaptis menjadi Kristen. Jadi menganutagama bukanlah karena keyakinanuntuk memuja YangMaha Kuasa melainkan hanya demi terlindung dari ancaman pembunuhan politik.

http://superkoran.info/?p=137

"Pada sekitar 1965 penganut kepercayaan ini menjadi sasaran pembunuhan karena dianggap komunis akibat tidak memilih salah satu agama," tekan Anick.

"Ada fakta bahwa pengikut kepercayaan semakin berkurang. Penyebabnya, selain pembunuhan, juga tergerus akibat konversi ke agama lain," terangnya.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_ … adua.shtml

Peristiwa pemberontakan 1965 ini juga tidak hanya mengorbankan masyarakat yang dianggap PKI, tapi juga menimpa dan berimplikasi pada komunitas lokal/adat. Di Sul-Sel beberapa komunitas lokal yang punya keyakinan agama berbeda dengan agama yang diresmikan, ikut ditangkap dan disiksa karena dianggap komunis sebab ritual ibadahnya berbeda dengan agama mayoritas seperti Islam. Selain ditangkap dan disiksa, juga dipaksa melepaskan keyakinan lamanya dan menganut keyakinan baru yang dianggap sebagai kebenaran tunggal. Hal ini menimpa komunitas Towani Tolotang di Sidrap dan komunitas Bissu diSegeri.

http://seputarsulawesi.com/news-7932-46 … npilu.html

Penduduk Cigugur sendiri, terbagi dalam dua agama besar: Islam dan Katolik. Banyak orang menduga, itu karena selama rezim Orde Baru, mereka dipaksa harus meninggalkan kepercayaan lamanya dan memilih salah satu agama resmi. Kala itu, dakwah dari kelompok Islam berebut dengan para misionaris Katolik.

http://kemanggisan.blogspot.com/2006/11 … i.html?m=1

Faithfreedom Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: