APBD Dilarang Bantu Madrasah, Gubernur Jatim Lawan Mendagri

Kamis, 3 Januari 2013 03:15:00
APBD dilarang bantu madrasah, gubernur Jatim lawan Mendagri
Reporter : Moch. Andriansyah

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menentang imbauan Menteri Dalam Negeri yang melarang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dipakai buat membantu madrasah. Sebab, menurut pria akrab disapa Pakde Karwo ini, setiap warga negara berhak menerima segala jenis pelayanan dari pemerintah, termasuk madrasah.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pelarangan APBD untuk membantu pendidikan madrasah terbit beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, Pakde Karwo mengaku akan segera melakukan konfirmasi ke Mendagri untuk menanyakan hal itu.

Menurut Pakde Karwo surat edaran itu kontroversial. Karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, dia yakin peraturan itu bertolak belakang dengan aturan perundang-undangan lebih tinggi.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang persoalan itu. Sehingga kami akan menanyakannya ke Mendagri agar semuanya jelas," kata Pakde Karwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/1).

Pakde Karwo mengaku tidak sepakat dan akan memprotes soal Surat Edaran Mendagri, melarang pengalokasian APBD Jawa Timur untuk membantu pendidikan Madrasah Diniyah.

"Maka dari itu, jika SE Mendagri itu benar, berarti ini merupakan langkah diskriminatif dilakukan Mendagri kepada setiap warga negara. Sebab, setiap warga negara berhak menerima segala jenis pelayanan yang diberikan pemerintah, termasuk Madrasah Diniyah," ujar mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu.

Pakde Karwo mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dengan rincian Rp 291 miliar untuk jenjang pendidikan ula dan wusto. Sedangkan, total alokasi anggaran pendidikan untuk Madrasah Diniyah sebesar Rp 423 miliar.

"Ada atau tidak ada surat edaran itu, program bantuan pendidikan ini terus berjalan di Jawa Timur. Program ini merupakan sebuah bentuk pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan kepada warga negara," lanjut Soekarwo.

Pakde Karwo menyatakan program bantuan itu sudah dijalankan sejak 2006. Menurut dia, hal itu adalah langkah konkret memajukan Madrasah Diniyah dan menjadi program prioritas utama di bidang pendidikan. Selain itu, buat meningkatkan kualitas pengajar, Pemprov Jawa Timur melakukan kerja sama dengan Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di 34 PTAI se-Jawa Timur pada 8 Oktober tahun lalu. Hal itu buat mendapatkan tingkat pendidikan pengajar setingkat Strata Satu (S-1).

"Nantinya, seribu guru di Madrasah Diniyah akan disekolahkan untuk menerima gelar S-1 di 34 PTAI se-Jatim yang telah terakreditasi. Tahun ini merupakan angkatan ke tujuh untuk pelaksanaan program tersebut. Sejak 2006, Pemprov Jatim telah menyekolahkan 6.400 guru. Dari total guru disekolahkan, 2.370 guru sudah lulus S-1," ucap Soekarwo.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa lembaga, termasuk Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Jawa Timur, mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera bersikap tegas dan menolak diberlakukannya Surat Edaran Mendagri itu.

"Yang akan menerima dampak terbesar dari kebijakan Mendagri adalah NU. Sebab mayoritas lembaga pendidikan madrasah ada di dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU," ujar Ketua Pengurus Wilayah LP Ma’arif NU Jawa Timur, Dr Muzakki, pada 27 Desember lalu.
(mdk/ian)

http://m.merdeka.com/peristiwa/apbd-dil … dagri.html

%d blogger menyukai ini: